Bontang, 24 April 2026 – Bertempat di halaman kantor Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, seluruh jajaran pimpinan, hakim, serta pegawai kembali melaksanakan kegiatan apel sore rutin sebagai penutup rangkaian aktivitas kerja di pekan ini. Selain sebagai sarana evaluasi kinerja, apel sore kali ini menjadi momentum penguatan komitmen dalam menghadapi standarisasi mutu peradilan.

Bertindak selaku Pembina Apel adalah Hakim Pengadilan Negeri Bontang, Ibu Ervina Widyawati, S.H., M.H. Dalam amanatnya, beliau memberikan arahan khusus mengenai persiapan penilaian sertifikasi mutu yang sedang berjalan. Fokus utama yang disampaikan adalah mengenai percepatan dan ketepatan dalam memenuhi standar Checklist AMPUH (Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh) Tahun 2026.

Ibu Ervina menegaskan bahwa pemenuhan Checklist AMPUH bukan sekadar rutinitas administratif tahunan, melainkan sebuah instrumen vital untuk memastikan bahwa kualitas layanan di Pengadilan Negeri Bontang tetap terjaga pada level tertinggi. Beliau mengimbau kepada seluruh penanggung jawab area agar segera melakukan audit internal mandiri dan menyelesaikan poin-poin checklist yang masih dalam tahap pengerjaan.

"Kita harus memastikan bahwa setiap kriteria dalam Checklist AMPUH 2026 telah terpenuhi dengan baik dan terdokumentasi secara akurat. Kerjasama lintas bagian sangat diperlukan agar standarisasi mutu ini dapat kita selesaikan tepat waktu demi memberikan pelayanan yang unggul bagi masyarakat," ujar Ibu Ervina dalam arahannya.

Apel sore ditutup dengan doa bersama, mencerminkan kesiapan seluruh aparatur Pengadilan Negeri Bontang untuk terus bersinergi dalam mewujudkan badan peradilan yang modern, transparan, dan akuntabel sesuai dengan semangat nilai-nilai BerAKHLAK dan komitmen "Bangga Melayani Bangsa".

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, BISA...!

#PNBontang
#PTKaltim
#DirjenBadilum
#MahkamahAgungRI
#ApelSore

BONTANG – Dalam upaya memperkuat komitmen terhadap pelayanan inklusif, Pengadilan Negeri (PN) Bontang Kelas II menyelenggarakan kegiatan Pelatihan/Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait pelayanan bagi penyandang disabilitas pada Jumat, 24 April 2026. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Sidang Cakra ini ditujukan bagi seluruh jajaran internal pengadilan, mulai dari pimpinan hingga staf pelaksana.

Implementasi Pedoman TerbaruKetua PN Bontang, Rahmat Dahlan, menjelaskan bahwa Bimtek ini merupakan langkah nyata dalam menindaklanjuti Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 199/DJU/SK.DL1.10/1/2026. Keputusan tersebut mengatur tentang pembaruan pedoman pelaksanaan pelayanan serta penyediaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas di lingkungan peradilan.

"Kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan kualitas pelayanan kita terhadap masyarakat penyandang disabilitas yang mencari keadilan di PN Bontang," ujar Rahmat dalam keterangannya.

Sinergi dengan Tenaga AhliAcara yang dimulai pukul 10.00 WITA ini menghadirkan narasumber ahli dari SLB Negeri Bontang. Tidak hanya sekadar teori, para peserta juga mendapatkan materi berupa praktik dan simulasi langsung mengenai tata cara melayani penyandang disabilitas dengan baik dan benar.

Melalui pelatihan ini, PN Bontang berharap seluruh aparatur pengadilan memiliki empati dan keterampilan teknis yang mumpuni, sehingga gedung pengadilan benar-benar menjadi tempat yang ramah dan aksesibel bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II....BISA!

#PNBontang
#PTKaltim
#DirjenBadilum
#MahkamahAgungRI
#BimbinganTeknis
#PelayananPenyandangDisabilitas

Pengadilan Negeri Bontang menerima kunjungan audiensi dari Tim Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI pada Kamis, 23 April 2026. Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan Naskah Urgensi Rancangan PERMA tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan untuk Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.

Mengapa kegiatan ini penting?

Masih terdapat hambatan struktural dan sosiologis dalam pelaksanaan putusan hak nafkah, yang berdampak pada kesejahteraan ekonomi perempuan serta masa depan anak-anak pasca perceraian. Naskah Urgensi ini hadir untuk membangun kerangka hukum yang lebih komprehensif agar setiap putusan pengadilan memberikan kepastian nyata, bukan sekadar angka statistik.Dalam pertemuan ini, Tim yang dikoordinatori oleh Bapak Dr. Drs. M. Slamet Turhamun, M.H., melakukan pengumpulan data dan wawancara mendalam guna memetakan problematika eksekusi putusan di lapangan.

Langkah ini merupakan bentuk nyata komitmen Mahkamah Agung RI dalam mendukung RPJMN 2025-2029 untuk meningkatkan kualitas SDM dan perlindungan kelompok rentan demi terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Mari bersama kawal peradilan yang inklusif dan responsif gender!

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II....BISA!

#PNBontang
#PTKaltim
#DirjenBadilum
#MahkamahAgungRI
#KunjunganAudiensi
#RancanganPERMA
#PemenuhanHakPerempuandanAnak
#PascaPerceraian