SOP Kepaniteraan Perdata

• SOP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA PERMOHONAN SECARA MANUAL
• SOP PERKARA PERDATA GUGATAN/BANTAHAN/ PERLAWANAN MEDIASI BERHASIL
• SOP PERKARA PERDATA GUGATAN/BANTAHAN/PERLAWANAN MEDIASI GAGAL
• SOP UPAYA HUKUM BANDING PERKARA PERDATA
• SOP PERMOHONAN PERKARA PERDATA KASASI MEMENUHI SYARAT FORMIL
• SOP PERMOHONAN KONSIGNASI (PENGADAAN TANAH)
• SOP PENDAFTARAN PUTUSAN ARBITRASE NASIONAL
• SOP PERMOHONAN EKSEKUSI PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG DAN HAK TANGGUNGAN
• SOP PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING PERDATA UMUM
• SOP PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI PERDATA
• SOP PENCABUTAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PERDATA
• SOP PEMBATALAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA
• SOP UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BPSK
• SOP PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA PARTAI POLITIK
• SOP PENYELESAIAN PERKARA KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KOMISI INFORMASI PUBLIK
• SOP KEBERATAN PERKARA GUGATAN SEDERHANA
• SOP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA PERMOHONAN SECARA ELEKTRONIK (E-Court)
• SOP PERKARA PERDATA GUGATAN/ BANTAHAN/PERLAWANAN SECARA ELEKTRONIK (E-Court) MEDIASI BERHASIL
• SOP PERKARA PERDATA GUGATAN/ BANTAHAN/PERLAWANAN SECARA ELEKTRONIK (E-Court) MEDIASI GAGAL
• SOP PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA SECARA ELEKTRONIK CE-Court)
• SOP PENGEMBALIAN SISA PANJAR PERKARA PERDATA
• SOP UPAYA HUKUM BANDING PERKARA PERDATA SECARA ELEKTRONIK (E-Court) TK PERTAMA
• SOP PERKARA PERDATA PENINJAUAN KEMBALI DENGAN ALASAN KEKELIRUAN I KEKHILAFAN YANG NYATA
• SOP PERKARA PERDATA PENINJAUAN KEMBALI DENGAN ALASAN ADANYA NOVUM

SOP Kepaniteraan Pidana

• 1.SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BIASA (DEWASA)
• 2.SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK JIKA UPAYA DIVERSI BERHASIL
• 3.SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK JIKA UPAYA DIVERSI TIDAK BERHASIL
• 4.SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA SINGKAT
• 5.SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA TIPIRING
• 6.SOP PROSES PENANGANAN PERKARA TILANG
• 7.SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING
• 8.SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING PEMILU
• 9.SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASI
• 10.SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM PK PIDANA
• 11.SOP PERMOHONAN GRASI
• 12.SOP PERMOHONAN PRAPERADILAN
• 13.SOP PERMINTAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN OLEH PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM PASAL 29 AYAT (2) DAN AYAT (3)
• 14.SOP PERMINTAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN OLEH PERMINTAAN PENUNTUT UMUM PASAL 25
• 15.SOP PERMOHONAN IJIN PERSETUJUAN
• 16.SOP PERMINTAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN KE PENGADILAN TINGGI PASAL 29 AYAT (1) KUHAP
• 17.SOP PENANGGUHAN PENAHANAN PERKARA PIDANA UMUM
• 18.SOP PROES PENYELESAIAN PERMOHONAN IJIN PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN, (PERKARA PIDANA UMUM, TIPIKOR D~N PERIKANAN)
• 19.SOP PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN DIVERSI
• 20.SOP IJIN PEMBANTARAN
• 21.SOP PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING PlDANA
• 22.SOP PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI PlDANA
• 23.SOP PENCABUTAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PIDANA
• 24.SOP IJIN PERSETUJUAN PENYITAAN OLEH PENYIDIK (PERKARA PIDANA, TIPIKOR DAN PERIKANAN)
• 25.SOP PERMOHONAN PENGALIHAN PENAHANAN
• 26.SOP PINJAM PAKAI BARANG BUKTI
• 27.SOP IJIN BEROBAT
• 28.SOP PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PEMILU

SOP Kepaniteraan Hukum

• SOP PENANGANANPENGADUAN PENDELEGASIAN DARI BAWAS (PENGADILAN NE GERI)
• SOP PENANGANAN PENGADUAN INISIATIF SENDIRI PENGADILAN NEGERI
• SOP PENDAFTARAN SURAT KUASA KHUSUS
• SOP PENDAFTARAN SURAT IJIN KUASA INSIDENTIL
• SOP SURAT KETERANGAN TIDAK TERSANGKUT PERKARA
• SOP SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) DAN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN NEGERI
• SOP LEGALISASI SURAT AKTA DI BAWAH TANGAN (WAARMEKING)
• SOP SURAT KETERANGAN ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI ERATERANG
• SOP KEARSIPAN BERKAS PERKARA PN
• SOP PELAYANAN PEMBERIAN INFORMASI DENGAN KEBERATAN PENGADILAN NEGERI
• SOP PELAYANAN PEMBERIAN INFORMASI TANPA KEBERATAN PENGADILAN NEGERI
• SOP PEMBUATAN LAPORAN PERKARA (BULANAN/ 4 BULANAN/ 6 BULANAN/TAHUNAN) PENGADILAN NEGERI
• PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN ARSIP BERKAS PERKARA PENGADILAN NEGERI